Sejarah

BAB I

PENDAHULUAN

  • LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan kepada Pemerintahan Daerah untuk menjalankan Otonomi Daerah berdasarkan Prinsip Otonomi seluas-luasnya, nyata dan bertanggung jawab, mengandung makna bahwa Daerah diberikan Kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan Pemerintahan yang telah diserahkan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah.

Sesuai amanat Konstitusi bahwa Pembangunan Daerah dilaksanakan secara Terintegrasi dan Berkesinambungan dalam mewujudkan tujuan Pembangunan Nasional sesuai undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Nasional dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasiaonal (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah RKP Tahun 2013 menetapkan bahwa tema Pembangunan Nasional adalah “ Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat, dalam rangka meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, Pembangunan Demokrasi, Pembangunan Hukum dengan sasaran utama dapat menetapkan sebelas (11) Prioritas Nasional dan tiga (3) Prioritas lainnya antara lain :

  • Reformasi Birokrasi dan Tata Kelolah

  • Pendidikan

  • Kesehatan

  • Penanggulangan Kemiskinan;

  • Ketahanan Pangan;

  • infrastuktur

  • Iklim Investasi Dan Usaha;

  • Energi

  • Lingkungan Hidup dan Bencana;

  • Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluas dan Pasca Konflik;

  • Kebudayaan, Kreatifitas dan Inovasi Teknologi;

Sedangkan Tiga (3) prioritas lainya adalah sebagai berikut :

  • Prioritas Dibidang Polittik, Hukum dan Keamanan;

  • Bidang Perekonomian;

  • Bidang Kesejahteraan Rakyat;

Diharapkan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota harus mendukung tercapai Sasaran Utama dan Prioritas Pembangunan Nasional sesuai dengan Potensi dan Kondisi masing masing Daerah, mengingat keberhasilan pencapaian sasaran utama dan Prioritas Pembangunan Nasional sangat tergantung pada Sinkronisasi Kebijakan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah dan antara Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Maybrat  yaitu Terwujudnya Maybrat Yang Membangun Bersama, Berkesinambungan dan Bertanggung Jawab”, maka ditetapkan Misi  Pembangunan Kabupaten Maybrat Tahun 2012 s.d 2016, sebagai upaya dalam mewujudkan Visi, Sebagai berikut :

  1. Mewujudkan Pemerintahan yang baik dan Bersih

  2. Meningkatkan Aksesibilitas Daerah

  3. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia (SDM)

  4. Meningkatkan Pengelolaan Sumberdaya Alam (SDA) secara berkelanjutan.

Keterpaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2013.

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan membuat Kebijakan Daerah untuk memberikan Pelayanan, Peningkatan Peranserta, Prakarsa dan Pemberdayaan Masyarakat yang bertujuan pada peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. Dalam kaitan itu, penyelenggaraan Otonomi Daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

Oleh karena itu, pelaksanaan Otonomi Daerah dalam rangka mewujudkan tujuan otonomi daerah, perlu dijabarkan melalui kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintahan daerah yang telah disesuaikan dengan potensi, kondisi, kebutuhan dan karakteristik yang dimiliki oleh daerah itu sendiri.

Keberhasilan pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat tidak lepas dari perencanaan yang cermat, matang dan komprehensif dalam merumuskan suatu kebijakan yang diwujudkan dalam penyusunan program dan kegiatan sesuai dengan norma serta kaidah-kaidah yang diamanatkan dalam peraturan perundang- undangan.

Selain daripada itu, dalam penyusunan kebijakan tersebut juga tetap harus melibatkan seluruh stakeholders yang ada. Dengan demikian setiap kebijakan yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, selain dari aspek teknis dapat dipertanggungjawabkan juga telah menampung berbagai aspirasi dari masyarakat.

Disadari bahwa upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan suatu proses yang berkesinambungan dan harus dilakukan secara terus-menerus.

Dalam menyusun kebijakan pada Tahun Anggaran 2013 yang direncanakan juga tetap memperhatikan kebijakan yang telah dilaksanakan pada tahun berjalan dan satu tahun kedepan dari Tahun Anggaran yang direncanakan. Keberhasilan atas pelaksanaan kebijakan pada tahun berjalan tentu akan tetap dipertahankan dan diambil langkah-langkah peningkatan dalam pelaksanaan kebijakan pada tahun anggaran berikutnya.

Di lain Pihak, timbul hambatan dalam melaksanakan kebijakan tersebut, tentu akan dijadikan sebagai koreksi dan dilakukan upaya-upaya perbaikan untuk dapat lebih baik lagi pelaksanaannya pada tahun anggaran berikutnya.

Memasuki Tahun Anggaran 2013, Pemerintah Kabupaten Maybrat dalam menyusun kebijakan yang diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan yang akan didanai dari APBD Tahun Anggaran 2013, secara normatif telah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; serta Permendagri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2013.

Dalam kaitan itu, Pemerintah Kabupaten Maybrat telah melakukan serangkaian tahapan-tahapan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2013 sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Perundang- undangan tersebut, antara lain penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan PPAS Tahun Anggaran 2013.

 Secara garis besar  informasi yang dapat diketahui terkait dengan proses pengambilan keputusan dalam menetapkan KUA APBD Tahun 2013 yaitu :

  • Kondisi/prestasi yang telah dicapai oleh setiap program dan kegiatan dalam tahun anggaran sebelumnya, tahun berjalan dan perkiraan pencapaian di tahun yang akan datang, berdasarkan urusan pemerintah daerah; dan

  • Identifikasi permasalahan / hambatan dan tantangan utama yang dihadapi pada tahun sebelumnya, tahun berjalan dan tahun yang akan datang berdasarkan urusan pemerintah daerah.

  • ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

Prioritas Pembangunan Kabupaten Maybrat Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai berikut :

  1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia meliputi Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan, Pembebasan biaya Pendidikan, perbaikan Kesejahteraan guru dan tenaga administrasi, kontrakan tenaga guru pendidikan dasar dan pendidikan menengah, pengadaan peralatan IPA, kegiatan olimpiade tingkat Pendidikan dasar dan menengah. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan, Pembebasan Biaya Kesehatan, Pengadaan Obat, Pengadaan Peralatan Kesehatan, Pengadaan Kontrakan Tenaga Medis dan Para Medis, bekerja sama dengan Rumah Sakit Rujukan, Perbaikan Kesejahteraan Medis dan Para Medis. Penataan perumahan penduduk di Perkampungan dan penyuluhan tentang Kebersihan Lingkungan. Pembanguan Perumahan Rakyat;

  2. Peningkatan Kapasitas Daerah meliputi Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan, Peningkatan Sumber Daya Aparatur, Pembangunan Politik dan Hukum, Peningkatan Sarana dan Prasarana Ketertiban, Pembangunan Sosial Kemasyarakatan, Peningkatan Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Daerah;

  3. Pembangunan Penerobosan Isolasi Daerah serta Pembangunan Infrastruktur Daerah meliputi Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Pembangunan Terminal, Biaya Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Air Bersih dan Pembangunan Jaringan Listrik;

  4. Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat meliputi Pembangunan Pertanian Pangan dan Hortikultura, Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkebunan, Pengembangan dan Peningkatan Populasi Ternak, Peningkatan Hasil Produksi Perikanan Darat, Peningkatan Sarana dan Prasarana Perindustrian serta Perdagangan, Pembangunan Koperasi dan Pemberian Bantuan Modal bagi Pengusaha Kecil dan Koperasi.

  5. Penciptaan kondisi aman, damai, tertib dan tenteram dalam kehidupan masyarakat meliputi kegiatan pembinaan organisasi kemasyarakan, organisasi adat, dan mencegah terjadinya konflik horizontal melalui penyuluhan hukum.

  6. Mendukung Lembaga Keagamaan untuk mengelokasikan dana Kelembagaan Keagamaan, honor bagi Hamba Tuhan dan menyiapkan dana untuk Wisata ke Yerusalem dan membantu Gereja yang sedang melakukan pembangunan.

  7. Mendorong Peran Perempuan untuk lebih aktif dalam berbagai

Kegiatan Kemasyarakatan dan lebih menunjukan emansipasi dengan Lelaki di Daerah Maybrat.

  1. Mendorong Pemuda agar lebih aktif dalam berbagai kegiatan seperti Pelatihan Kepemimpinan, Pelatihan Kompetensi yang sesuai dengan peluang kerja di Daerah.

Sedangkan Prioritas Program Nasional yang dilaksanakan di Daerah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Tahun Anggaran 2013   yaitu :

  1. Pembangunan Bidang Pendidikan;

  2. Pembangunan Bidang Kesehatan;

  3. Pembangunan Bidang Kependudukan;

  4. Pembangunan Bidang Infrastruktur Jalan, Irigasi, Air Bersih dan Penyehatan lingkungan;

  5. Pembangunan Bidang Pertanian dalam arti luas;

  6. Pembangunan Bidang Perikanan dan Perternakan

  7. Pembangunan Bidang Prasarana Pemerintahan Daerah;

  8. Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup;

  9. Pembangunan Bidang Energi

  10. Pembangunan Bidang Kehutanan;

  11. Pembangunan Bidang Perhubungan;

  12. Pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana Perdagangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maybrat Tahun 2012-2016, Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor  37 Tentang  Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2013, maka Prioritas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013  sebagaimana dijabarkan lebih lanjut dalam  Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2013.

  • PRIORITAS BELANJA DAERAH KABUPATEN MAYBRATTAHUN ANGGARAN 2013

Guna meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Maybrat yang merupakan tujuan dari Pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan perlu didukung dengan pendanaan yang memadai baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2013 maupun sumber-sumber pendanaan lainnya yang Sah. Karena yang harus dibiayai dalam rangka Pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan sangat besar, maka perlu dilakukan pentahapan pembangungan berdasarkan skala prioritas. Maka penetapan Prioritas Belanja Daerah Kabupaten Maybrat Tahun Anggaran 2013 tetap memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

  1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia terutama Bidang Pendidikan dan Kesehatan, yaitu gratis Pendidikan dan gratis Kesehatan;

  2. Menyiapkan Infrastruktur Dasar dan mendukung kelancaran tugas-tugas Pemerintahan;

  3. Membangun dan meningkatkan Infrastruktur Dasar Daerah

  4. Melanjutkan pelaksanaan pembangunan yang belum terselesaikan pada Tahun Anggaran sebelumnya;

  5. Membuka Lapangan Kerja dan kesempatan berusaha;

  6. Menunjang kelancaran transportasi angkutan barang dan penumpang;

  7. Menunjang kelancaran transportasi penyelenggaraan tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat.

  8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan berbasis pada Ekonomi Kerakyatan;

  9. Mengentaskan Rakyat dari Kemiskinan;

  10. Membuka Isolasi Daerah;

  11. Meningkatkan Produksi Daerah;

  12. Meningkatkan perbaikanKesejahteraan bagi Aparatur Daerah

  13. Meningkatkan kualitas Lingkungan, Perumahan dan Penataan permukiman baik di kawasan perkotaan maupun perkampungan;

  14. Penataan kelembagaan Kemasyarakatan;

  15. Memberikan kebijakan Subsidi kepada Kelembagaan Agama;

  16. Kebijakan Pemberdayaan Perempuan;

  17. Kebijakan Subsidi Bahan Bangunan Non Lokal kepada Masyarakat.

  18. Melaksanakan Program Prioritas Nasional di daerah.

Prioritas Pembangunan Kabupaten Maybrat Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai berikut :

  • Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia meliputi Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan, Pembebasan biaya Pendidikan, perbaikan Kesejahteraan guru dan tenaga administrasi, kontrakan tenaga guru pendidikan dasar dan pendidikan menengah, pengadaan peralatan IPA, kegiatan olimpiade tingkat Pendidikan dasar dan menengah. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan, Pembebasan Biaya Kesehatan, Pengadaan Obat, Pengadaan Peralatan Kesehatan, Pengadaan Kontrakan Tenaga Medis dan Para Medis, bekerja sama dengan Rumah Sakit Rujukan, Perbaikan Kesejahteraan Medis dan Para Medis. Penataan perumahan penduduk di Perkampungan dan penyuluhan tentang Kebersihan Lingkungan. Pembanguan Perumahan Rakyat;

  • Peningkatan Kapasitas Daerah meliputi Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan, Peningkatan Sumber Daya Aparatur, Pembangunan Politik dan Hukum, Peningkatan Sarana dan Prasarana Ketertiban, Pembangunan Sosial Kemasyarakatan, Peningkatan Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Daerah;

  • Pembangunan Penerobosan Isolasi Daerah serta Pembangunan Infrastruktur Daerah meliputi Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Pembangunan Terminal, Biaya Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Air Bersih dan Pembangunan Jaringan Listrik;

  • Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat meliputi Pembangunan Pertanian Pangan dan Hortikultura, Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkebunan, Pengembangan dan Peningkatan Populasi Ternak, Peningkatan Hasil Produksi Perikanan Darat, Peningkatan Sarana dan Prasarana Perindustrian serta Perdagangan, Pembangunan Koperasi dan Pemberian Bantuan Modal bagi Pengusaha Kecil dan Koperasi.

  • Penciptaan kondisi aman, damai, tertib dan tenteram dalam kehidupan masyarakat meliputi kegiatan pembinaan organisasi kemasyarakan, organisasi adat, dan mencegah terjadinya konflik horizontal melalui penyuluhan hukum.

  • Mendukung Lembaga Keagamaan untuk mengelokasikan dana Kelembagaan Keagamaan, honor bagi Hamba Tuhan dan menyiapkan dana untuk Wisata ke Yerusalem dan membantu Gereja yang sedang melakukan pembangunan.

  • Mendorong Peran Perempuan untuk lebih aktif dalam berbagai Kegiatan Kemasyarakatan dan lebih menunjukan emansipasi dengan Lelaki di Daerah Maybrat.

  • Mendorong Pemuda agar lebih aktif dalam berbagai kegiatan seperti Pelatihan Kepemimpinan, Pelatihan Kompetensi yang sesuai dengan peluang kerja di Daerah.

Sedangkan Prioritas Program Nasional yang dilaksanakan di Daerah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Tahun Anggaran 2013   yaitu :

  • Pembangunan Bidang Pendidikan;

  • Pembangunan Bidang Kesehatan;

  • Pembangunan Bidang Kependudukan;

  • Pembangunan Bidang Infrastruktur Jalan, Irigasi, Air Bersih dan Penyehatan lingkungan;

  • Pembangunan Bidang Pertanian dalam arti luas;

  • Pembangunan Bidang Perikanan dan Perternakan

  • Pembangunan Bidang Prasarana Pemerintahan Daerah;

  • Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup;

  • Pembangunan Bidang Energi

  • Pembangunan Bidang Kehutanan;

  • Pembangunan Bidang Perhubungan;

  • Pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana Perdagangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maybrat Tahun 2012-2016, Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor  22 Tentang  Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2013.

BAB II

LAHIRNYA SEJARAH KABUPATEN MAYBRAT

  • Sejarah Lahirnya Kabupaten Maybrat

Sejarah lahirnya Kabupaten Maybrat  tidak terlepas dari kabupaten induk yakni  Kabu- paten Sorong dan Kabupaten Sorong Selatan. Fakta sejarah mencatat bahwa  daerah Irian Jaya (Papua) khususnya Sorong sejak dahulu memiliki hubungan dengan daerah Nusantara.

                         Mahapatih Gajah Mada dengan sumpah amukti palapa yang tersohor diabadikan dalam nama satelit  komunikasi milik Indonesia yang telah mempersatukan seluruh wilayah Nusantara. Dimana kala itu Gajah Mada bersumpah bahwa dia berpantang sesuatu sebelum dapat mempersatukan Nusantara  “ Lamun huwus kalah ring Nusantara, ring Gurun, ring Seram, Tanjung Pura, ring Haru, ring Pahang, ring Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik samana isun amukti palapa “.

Nama Irian atau  Papua telah dikenal sejak dulu karena adanya hubungan dengan dunia luar. Orang Sriwijaya menyebut  Pulau Irian dengan nama Janggi, kemudian orang Melayu pada umumnya menyebut dengan Pua-Pua yang berarti keriting . Para pelaut  Spanyol menyebut Neuva Guinea untuk membedakan sebutan Neuw Guinea yang ada di Afrika Barat.

        Hubungan dengan dunia luar menyebabkan proses akulturasi berjalan terus sehingga ke Bhinnekaan Nusantara ( Unity in diversity ) nampak dan berpengaruh pada kehidupan sehari-hari masyarakat.

Sebagai akibat hubungan dengan dunia luar adat-istiadat masyarakat  Papua banyak dipengaruhi dan proses akulturasi ini yang telah berlangsung relatif lama . Terakhir lebih dipertegas dengan pendudukan Belanda atas Nieuw Guinea sejak tahun 1949 melalui diplomasi Pemerintah Hindia Belanda pada Konferensi Meja Bundar (KMB) di Denhaag yang membentuk satuan pemerintahan yang diberi nama “ Het Gouvernement van Nieuw Guinea “ yang dikepalai oleh Gubernur yang berkedudukan di Honlandia ( Jayapura ).

        Kemudian daerah Irian Barat dibagi menjadi daerah setingkat karesidenan yang disebut Afdeling yang dikepalai oleh resident . Afdeling West Nieuw Guinea meliputi wilayah Kepala Burung (Vogelkop) dan Fak-Fak yang berkedudukan di Sorong Doom dan dibagi lagi menjadi onderafdeling meliputi :

  • Onderafdeling Sorong

  • Onderafdeling Fak-Fak

  • Onderafdeling Ayamaru

  • Onderafdeling Manokwari

  • Onderafdeling Kaimana

  • Onderafdeling Ransiki

  • Onderafdeling Kokonao

  • Onderafdeling Bintuni.

Karena luasnya wilayah Ondeafdeling Sorong , maka pada tahun 1952 dibagi menjadi 2 (dua) Onderafdeling meliputi :

  • Onderafdeling Sorong Olie

  • Ondeafdeling Raja Ampat.

        Pada tahun 1956 Afdeling West Nieuw Guinea di bagi menjadi Afdeling West Guinea dan Afdeling Fak-Fak. Maka Residen West Nieuw Guinea dipindahkan dari Sorong Doom ke Manokwari. Pembagian wilayah tersebut berlangsung sampai dengan penyerahan Irian Barat kepada Pemerintah Republik Indonesia.

        Pemerintahan di Provinsi Irian Barat sejak 1 Mei 1963 dijalankan berdasarkan Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1963 , dimana garis besar organisasinya masih tetap melanjutkan Organisasi The United Nation Temporary Executive Authority (UNTEA).

        Pada saat permulaan penyesuaian sistem pemerintahan pemerintah Republik Indonesia banyak mengalami kendala diantaranya adalah di bidang pendidikan, menyangkut sistem pendidikan dan kebijakan pendidikan. Ross Garnaut dan Chris Manning dalam bukunya Perubahan Sosial Ekonomi Irian Jaya menuliskan bahwa :

“Di dalam Pemerintahan Belanda di Irian Jaya Sekolah Dasar hanya sampai kelas 3 ( 3 tahun ) yang perlu disesuaikan dengan sistem pendidikan Indonesia 6 tahun.

Di sekolah lanjutan terdapat diskriminasi antara pendidikan Putera Daerah ( Primaire Middelabare School ) dan untuk orang Eropah (Belanda) dinamakan Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO), sistem pendidikan penjajahan yang diskriminatif ini harus dihilangkan dan disesuaikan dengan sistem pendidikan Indonesia”. Selanjutnya dengan berbagai pertimbangan  pada tahun 1965 di dalam lingkungan pemerintahan dibentuk Wakil Bupati Koordinator berkedudukan di Sorong di bawah Kabupaten Manokwari berdasarkan Keputusan Perdana Menteri Nomor 129 tahun 1965 Wakil Bupati Koordinator Sorong membawahi 4 (empat)  Kepala Pemerintahan Setempat (KPS) terdiri dari :

        1.   Kepala Pemerintahan Setempat Sorong .

        2.   Kepala Pemerintahan Setempat Raja Ampat

        3.   Kepala Pemerintahan Setempat Teminabuan

        4.   Kepala Pemerintahan Setempat Ayamaru

        Dalam perkembangan selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1967 , ditetapkan bahwa kedudukan Wakil Bupati Koordinator Sorong dinyatakan terpisah dari Kabupaten Manokwari menjadi Kabupaten Administratif Sorong. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 status Kabupaten Administratif Sorong berubah menjadi Kabupaten Sorong. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Kabupaten Daerah Tk.II Sorong terpilih sebagai Kabupaten Percontohan Otonomi Daerah yang dicanangkan oleh Presiden R.I pada 25 April 1995.

        Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan 14 (empat belas ) kabupaten pemekaran yakni Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama. Proses pemekaran 14 kabupaten tersebut diawali dengan Surat Gubernur Propinsi Irian Jaya Nomor :135/2058/SET , tanggal 30 Juni 2002 tentang Usulan Pembentukan Kabupaten dan Kota di Propinsi Irian Jaya.

        Kurun waktu kurang lebih selama 4 tahun Pemerintahan Kabupaten Sorong Selatan berjalan , maka pada tanggal 16 Januari 2009 , sebagai hadiah Tahun Baru 2009 ditetapkan Undang-Undang Nomor  13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat. Pembentukan Kabupaten Maybrat  mengandung makna  secara langsung dapat memperpendek rentang kendali pemerintahan dan proses pemberian pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat  dalam Negara Kesatuan Republik Indoensia sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

        Proses kelahiran  Kabupaten Maybrat secara juridis formal dapat dikaji berdasarkan Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat, pada bagian I. Umum. Kemudian kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa ,  bahwa Tahun 2009 merupakan momentum yang sangat penting dan bersejarah bagi rakyat Maybrat , karena melalui perjuangan yang cukup panjang dari tahun 2001 , maka pada akhirnya ditetapkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tanggal 16 Januari 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat, Drs. Bernard- Sagrim, MM. sebagai Pj. Bupati Maybrat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.92-386 tanggal 13 April 2009.

  • Batas dan Luas Wilayah

Batas wilayah Kabupaten Maybrat sebagaimana  ditetapkan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat  sebagai berikut :

  • Sebelah Utara berbatasan dengan Distrik Fef , Kabupaten Tambrauw, Distrik Senopi dan Distrik Kebar Kabupaten Manokwari;

  • Sebelah Timur berbatasan dengan Distrik Moskona Utara dan Distrik Moskona Selatan Kabupaten Teluk Bintuni;

  • Penetapan Satuan KerjaPerangkat Daerah

Berdasarkan persetujuan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara sebagaimana Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/1874/SJ/ Tanggal 1 Juni 2009 tentang Persetujuan Pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Maybrat,, maka dibentuk Satuan Organisasi Perangkat Daerah dengan Peraturan Bupati Maybrat Nomor 01 Tahun 2009.

Bupati Maybrat telah melaksanakan pelantikan Pejabat Eselon II, III dan IV.

Untuk lenih lelngkapnya dapat di donwload dibawah ini